Selayang Pandang

Penanganan masalah Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) tidak hanya menjadi tanggung jawab orang tua namun juga menjadi tanggung jawab pemerintah, mengingat saat ini kenakalan anakĀ  tidak lagi menjadi fenomena yang sederhana, bahkan sudah meluas menjadi isu yang sangat menghawatirkan. Kompleksitas permasalahannya tidak hanya meningkat secara kuantitas tapi juga secara kualitas.

Seiring melemahnya pengaruhnya orang tua dan keluarga terhadap pembentukan perilaku positif anak yang diperparah dengan makin mudahnya akses terhadap kemajuan teknologi dan keterbukaan informasi, maka banyak kenakalan anak yang telah jauh terseret dalam katagori kejahatan yang memaksa anak menjalani hukuman penjara. Masalah yang terpenting adalah kondisi nyata sistem dari penegakan hukum saat ini belum mampu memberikan jaminan terjadinya perubahan perilaku ke arah yang positif. Yang terjadi adalah anak kerap menyerap pengaruh buruk dari pelaksanaan proses hukum dan tidak mengakses kebutuhan dasar yang penting bagi proses tumbuh kembang anak.

Dalam proses penegakan hukum pada anak, anak tersebut diteror rasa bersalah, ketakutan terhadap aturan, proses dan penegakan hukum yang sebagian besar tidak mereka pahami, mereka terisolasi, mendapat stigma negatif, terpisah dari keluarga dan tertekan, bahkan sebagian mengalami kekerasan fisik dan psikis.Hal ini tidak cukup disikapi dengan berpangku tangan karena Hak anak adalah bagian dari Hak Asasi yang wajib dijamin , dilindungi dan dipenuhi orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.

Anak anak berhadapan dengan hukum membutuhkan bantuan , pendampingan dan pendukungan orang orang dewasa yang peduli dan tanggung jawab atas masa depan mereka, karena itulah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Sosial menyelenggarakan rehabilitasi sosial bagi anak berhadapan dengan hukum yang berasal dari kabupaten kota se Jawa Barat pada Balai Rehabilitasi sosial Marsudi Putra (BRSMP) Cileungsi bogor, yang selanjutnya ditetapkan pula oleh Keputusan Menteri Sosial RI Sebagai LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) milik pemerintah yang ada di Jawa Barat .

Close