Dasar Hukum

  1. UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak
  2. UU No. 3 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
  3. UU No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
  4. UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
  5. Kepres No.36 Tahun 1990 Tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak
  6. Kepmensos RI No.44/HUK/2015 Tentang Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Sebagai Pelaksana Rehabilitasi Sosial Anaka yang Berhadapan dengan Hukum
  7. Kesepakatan Bersama antara Departemen Sosial RI, DepHuk dan HAM RI, Depdiknas RI, Depkes RI, Depag RI dan POLRI No. 12/PRS/2/KPTS/2009 No. IX HH 04 HM 03.02 Tahun 2009 No. 11/XII/KB/2009. No. 1220/Menkes/SKB/XII/2009. No. 06/XII/2009 serta No. B/43/XII/2009 tentang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak yang berhadapan dengan hukum tahun 2009
  8. Pergub Jawa Barat No.113 Tahun 2009, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  9. Pergub Jawa Barat No. 40 Tahun 2010 tentang Tugas Poko, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat
  10. Kep.Gub No.52 tahun 2002 Tentang Tugas Pokok, fungsi dan Rincian tugas kepada Unit Pelaksana Teknis dinas dilinkungan Dinas Sosial
  11. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomer 44 /HUK/2015 tentang Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagai pelaksana Rehabilitasi Sosial Anak yang Behadapan dengan Hukum.
Close